Duh, Bupati Jombang Serahkan Uang Suap ke Anak Yatim

POJOKSERU.COM- Tersangka kasus suap yang juga Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko membuat pernyataan mengejutkan, Minggu (4/2/2018). Sebelum KPK membawa tersangka ke tahanan, Nyono berdalih uang yang dia terima dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Jombang, Inna Silestyowati, untuk pemberian santunan kepada anak yatim.

“Saya tidak menduga, ada beberapa teman-teman di dinas, khususnya di dinas kesehatan itu, membantu saya untuk sedekah santunan anak yatim. Sedekah itu urunan yang memang sebenarnya saya tidak pikir itu salah, karena kami berikan kepada anak-anak yatim kami di Jombang,” pungkasnya.

Namun berbeda dengan KPK. Lembaga antirasuah menetapkan Nyono dan Inna sebagai tersangka suap. Nyono diduga kuat menerima sejumlah uang dari Inna.

Suap tersebut diduga kuat agar Inna ditetapkan sebagai kepala dinas kesehatan definitif. Selain itu, sebagian uang yang didapat dari Inna juga telah digunakan Nyono untuk iklan pencalonannya dalam Pilkada Jombang 2018.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan, Inna diduga mengumpulkan uang itu dari kutipan jasa pelayanan kesehatan/dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Pembagian uang itu antara lain: 1 persen untuk Paguyuban Puskesmas se-Jombang, 1 persen untuk Inna, dan 5 persen untuk Nyono.

Inna juga membantu penerbitan izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang dan meminta pungli izin. Hasil izin pungli kemudian diserahkan kepada Nyono Rp75 juta.

Inna dikabarkan telah menyerahkan Rp200 juta kepada Nyono hingga Desember 2017. Diduga sekitar Rp50 juta telah digunakan Nyono untuk membayar iklan terkait rencananya maju dalam Pilkada Jombang 2018, seperti diberitakan poskota.co.id.

Inna sebagai pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LIHAT JUGA:   Prabowo Sedih Ditolak Anak Presiden

Nyono sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Loading...